Raya Haba-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa demokrasi adalah obat penawar bagi gerakan radikal atau ekstremisme.
Menurutnya, berdasarkan amatan di negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Suriah dan Irak, jika demokrasi bekerja dengan baik, tak akan muncul kelompok-kelompok radikal atau teroris.
Aksi terorisme dan radikalisme menggambarkan tentang demokrasi bekerja dengan baik atau sebaliknya.
"Gerakan radikalisme, aksi terorisme, ISIS (kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah), itu sesungguhnya menggambarkan upaya kita agar demokrasi bisa bekerja," kata Wapres di Nusa Dua, Kamis, 10 Desember 2015.
Sebagai sistem pemerintahan, Kalla menyebut demokrasi dapat mengentaskan kemiskinan dan mengikis radikalisme yang menumbuhkan aksi terorisme. "Demokrasi dapat mengatasi ketimpangan kemiskinan dan mengikis gerakan teroris," kata Kalla.
Ia berharap Bali Democracy Forum (BDF) VIII dapat dijadikan acuan untuk mencari model demokrasi yang tepat bagi suatu negara, sekaligus mencarikan jalan keluar bagi permasalahan yang timbul.
Ia percaya masing-masing negara memiliki model demokrasi yang berbeda dan dapat dipelajari negara lain.
Gagal berdemokrasi
Wapres berpendapat, gerakan ekstrem seperti ISIS adalah akibat dari kegagalan negara itu dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.
"Sebelumnya kita mengenal Al-Qaeda. Sekarang kita selalu membincangkan ISIS. Mereka itu adalah sumber dari terorisme global yang lahir dari negara yang gagal menjalankan demokrasi," kata Kalla.
Ia menyebut Irak, Suriah dan Afghanistan adalah negara yang gagal menjalankan demokrasi. Akibatnya, kelompok radikal yang selalu melakukan gerakan terorisme tumbuh subur di negara-negara itu.
Di Afghanistan, kata Kalla, struktur dan sistem ketatanegaraan itu hancur akibat invansi. Kolapsnya sistem dan struktur ketatanegaraan di Afghanistan imbas dari invansi, kemudian memunculkan gerakan radikal.
Hal itu pula yang terhadi di Irak dan Suriah, karena demokrasi dicoba diterapkan dengan jalan kekerasan. Ketika jalan demokrasi kekerasan gagal, muncul kelompok gerakan radikal di negara itu.
Menurutnya, berdasarkan amatan di negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Suriah dan Irak, jika demokrasi bekerja dengan baik, tak akan muncul kelompok-kelompok radikal atau teroris.
Aksi terorisme dan radikalisme menggambarkan tentang demokrasi bekerja dengan baik atau sebaliknya.
"Gerakan radikalisme, aksi terorisme, ISIS (kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah), itu sesungguhnya menggambarkan upaya kita agar demokrasi bisa bekerja," kata Wapres di Nusa Dua, Kamis, 10 Desember 2015.
Sebagai sistem pemerintahan, Kalla menyebut demokrasi dapat mengentaskan kemiskinan dan mengikis radikalisme yang menumbuhkan aksi terorisme. "Demokrasi dapat mengatasi ketimpangan kemiskinan dan mengikis gerakan teroris," kata Kalla.
Ia berharap Bali Democracy Forum (BDF) VIII dapat dijadikan acuan untuk mencari model demokrasi yang tepat bagi suatu negara, sekaligus mencarikan jalan keluar bagi permasalahan yang timbul.
Ia percaya masing-masing negara memiliki model demokrasi yang berbeda dan dapat dipelajari negara lain.
Gagal berdemokrasi
Wapres berpendapat, gerakan ekstrem seperti ISIS adalah akibat dari kegagalan negara itu dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.
"Sebelumnya kita mengenal Al-Qaeda. Sekarang kita selalu membincangkan ISIS. Mereka itu adalah sumber dari terorisme global yang lahir dari negara yang gagal menjalankan demokrasi," kata Kalla.
Ia menyebut Irak, Suriah dan Afghanistan adalah negara yang gagal menjalankan demokrasi. Akibatnya, kelompok radikal yang selalu melakukan gerakan terorisme tumbuh subur di negara-negara itu.
Di Afghanistan, kata Kalla, struktur dan sistem ketatanegaraan itu hancur akibat invansi. Kolapsnya sistem dan struktur ketatanegaraan di Afghanistan imbas dari invansi, kemudian memunculkan gerakan radikal.
Hal itu pula yang terhadi di Irak dan Suriah, karena demokrasi dicoba diterapkan dengan jalan kekerasan. Ketika jalan demokrasi kekerasan gagal, muncul kelompok gerakan radikal di negara itu.
Post a Comment